JAKARTA, parahyangan-post.com- — Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta mengatakan pemerintah tidak perlu pandangan yang seragam mengenai perang Teluk (Iran vs Israel-Amerika Serikat). Yang diperlukan adalah pengetahuan insan pers agar lebih mendalam mengenai akar konflik dan geopolitik global sehingga menghadirkan pemberitaan yang mampu membawa publik dari cara pandang yang dangkal menuju pemahaman yang lebih mendalam. Hal itu disampaikan Anis saat menjadi pembicara dalam Sajid Diplomat Talk yang diselenggarakan Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (Sajid) di Gedung Konstitusi Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 50 jurnalis dari berbagai media. Menurut Anis, pemerintah saat ini membentuk portofolio khusus yang menangani urusan Dunia Islam di Kementerian Luar Negeri sebagai respons terhadap perubahan lanskap geopolitik internasional. Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memandang konflik global, khususnya di Timur Tengah, akan semakin dalam dan membawa dampak besar terhadap tata kelola dunia. "Kita harus membantu publik kita untuk bertransformasi dari pendangkalan menuju pendalaman. Kita harus mengedukasi publik agar mampu memahami persoalan secara lebih utuh dan mendalam," kata Anis. Ia menjelaskan, Indonesia juga tengah berupaya meningkatkan hubungan dengan negara-negara Islam, bukan hanya dalam aspek sejarah, budaya, dan agama, tetapi juga pada tingkat integrasi ekonomi serta politik. Untuk mendukung langkah tersebut, Kementerian Luar Negeri telah menyusun peta jalan integrasi Indonesia dengan Dunia Islam melalui riset bersama Universitas Islam Indonesia (UII). Anis menilai perang di Gaza yang pecah pada Oktober 2023 telah berkembang dari konflik lokal menjadi konflik regional bahkan global. Kondisi tersebut, menurut dia, menuntut kemampuan analisis yang lebih mendalam dari kalangan akademisi maupun media. Ia mengingatkan bahwa media bukan sekadar saluran informasi, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan narasi politik. Karena itu, jurnalis dituntut tidak hanya menyampaikan fakta, melainkan juga memahami cara berpikir serta strategi yang melatarbelakangi lahirnya suatu kebijakan. "Media adalah instrumen dalam political design. Yang perlu kita pahami bukan sekadar beritanya, tetapi desain yang melatarbelakanginya," ujarnya. Anis juga menyoroti masih minimnya ahli studi kawasan di Indonesia, khususnya yang mendalami Timur Tengah. Akibatnya, ruang publik lebih banyak diisi komentar yang tidak selalu ditopang keahlian akademik yang memadai. Selain keterbatasan sumber informasi, ia menilai tantangan lain adalah kemampuan menerapkan teori hubungan internasional dalam membaca dinamika global yang terus berubah. Menurutnya, negara-negara besar kerap melakukan penyesuaian strategi (strategic adjustment) yang tidak selalu dapat dijelaskan dengan teori-teori konvensional. Dalam kesempatan itu, Anis mengingatkan pentingnya menghindari cara pandang yang dipengaruhi semata oleh sentimen ideologis atau sektarian. Ia mencontohkan bagaimana konflik di Timur Tengah dapat dipersepsikan secara berbeda apabila hanya dilihat dari sudut pandang keagamaan, tanpa memahami faktor keamanan dan kepentingan strategis negara. Ia menambahkan, kompleksitas geopolitik dunia juga menjadi dasar pemerintah mendorong kemandirian pangan dan energi sebagai bagian dari strategi mempertahankan ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global. Di akhir paparannya, Anis menegaskan bahwa tugas utama jurnalisme bukan membela pemerintah ataupun menjadi oposisi, melainkan membantu masyarakat memahami persoalan secara objektif dan komprehensif. "Transformasi menuju masyarakat berpengetahuan adalah tugas jurnalisme yang paling mulia. Ilmu adalah basis pemberdayaan, dan semakin dalam ilmu seseorang, semakin tumbuh pula sikap rendah hati dan santun dalam menyikapi persoalan," katanya.***(pp/aboe)