Banyaknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang 2026 menjadi alarm serius. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, mahalnya ongkos politik jadi salah satu faktor yang membuat banyak kepala daerah terlibat korupsi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pengalaman penanganan perkara menunjukkan biaya politik yang besar membuat kepala daerah terdorong mengembalikan modal kampanye sekaligus memenuhi kepentingan penyandang dana. Sepanjang Januari-Juli ...