© 2026 All rights reserved.
JPNN.com , JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan penolakan keras terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang membuka ruang pelibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pembangunan jejaring informasi sampai tingkat desa dan kelurahan.
Please refer to the full article at https://www.jpnn.com/news/koalisi-pengawasan-pajak-lewat-babinsa-bentuk-militerisasi-ruang-sipil.
![[KABAR DUNIA SEPEKAN] Hamas Letakkan Senjata di Gaza | Iran Terima 400 Rudal dari China](https://asset.kompas.com/crops/9a7RpyWddBi4AayH-w9oHiU8paY=/0x0:2000x1333/1200x800/data/photo/2026/02/14/6990703968e27.jpg "Image property of Kompas.com")
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/Salah-satu-Komisioner-KPU-Boltim-Ikal-Salehe-menutuskan-mundur-dari-jabatannya.jpg "Image property of Tribunmanado.co.id")
